Pengertian Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem pengaturan hukum yang mengatur tentang tingkatan atau posisi suatu peraturan perundang-undangan dalam susunan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hierarki ini, setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda-beda.
Prinsip-prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami, antara lain: 1. Prinsip Lex Superior Prinsip ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Sebagai contoh, UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Prinsip Lex Specialis Prinsip ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus atau spesifik memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih umum atau global. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan manusia secara umum. 3. Prinsip Lex Posterior Prinsip ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih lama. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan tentang media sosial yang lebih baru memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tentang internet yang lebih lama. 4. Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali Prinsip ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau spesifik dapat mengesampingkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau global. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan tentang pengendalian virus corona pada tempat kerja dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan tentang hak dan kewajiban pekerja secara umum.
Penutup
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami agar dapat memahami posisi atau kedudukan suatu peraturan perundang-undangan dalam susunan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat membantu dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia dengan lebih baik.